BUMN super holding, Danantara, yang akan diresmikan pada 24 Februari 2025, ditargetkan untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Dengan mengelola aset tujuh BUMN besar senilai Rp14.715 triliun, Danantara bertujuan menjadi model pengelolaan aset negara seperti Temasek Holdings di Singapura. Namun, pengamat menekankan pentingnya pembelajaran dari skandal BLBI tahun 1998 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaannya.

Pengawasan Ketat Adalah Kunci Menuju Keberhasilan

Pelajaran Berharga dari Skandal BLBI

Pada masa krisis ekonomi 1998, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp144,5 triliun melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak. Sayangnya, banyak dana tersebut tidak kembali ke negara karena penyalahgunaan oleh bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dekat dengan elite politik. Kasus ini mengajarkan bahwa tanpa pengawasan ketat dan transparansi, risiko serupa bisa terjadi pada Danantara. Hardjuno Wiwoho, Pengamat Hukum dan Pembangunan, menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan yang jelas sangat diperlukan untuk mencegah skenario serupa.Kesalahan dalam tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar, seperti yang dialami Malaysia dengan kasus 1MDB. Hardjuno menjelaskan bahwa intervensi politik dan kurangnya pengawasan dapat membuat holding investasi negara menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut. Oleh karena itu, pembelajaran dari skandal-skalan ini menjadi penting bagi kesuksesan Danantara.

Mempertimbangkan Model Internasional

Model pengelolaan aset negara seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia telah membuktikan bagaimana transparansi dan independensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hardjuno mencontohkan bahwa kedua model ini berhasil meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi melalui pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Namun, Hardjuno juga mengingatkan bahwa setiap negara memiliki konteks unik yang harus dipertimbangkan. Meskipun model-model internasional dapat memberikan inspirasi, implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik Indonesia. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti regulasi, budaya kerja, dan struktur perekonomian yang berbeda.

Tantangan Tata Kelola dan Efisiensi

Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Danantara juga mendapat sorotan. Salah satu program yang mendapatkan perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hardjuno menyoroti bahwa jika efisiensi ini dilakukan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan masyarakat di luar penerima manfaat MBG bisa terancam. Perlu adanya kajian mendalam terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hardjuno menekankan bahwa kebijakan efisiensi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor-sektor penting lainnya. Jika tidak, upaya untuk membiayai program-program unggulan justru bisa mengorbankan sektor-sektor vital yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi dan prioritas sosial menjadi kunci utama dalam pengelolaan Danantara.