Pada malam Jumat (21/2/2025), demonstran yang terlibat dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap menolak untuk membubarkan diri dari area Patung Kuda di Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Peserta aksi memblokade dan membakar barier plastik, mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Para peserta menyoroti berbagai permasalahan seperti pendidikan, agraria, serta kebijakan ekonomi dan politik yang tidak merata.

Detil Peristiwa Demonstrasi di Patung Kuda, Monas

Pada malam hari di kawasan Monas, suasana menjadi tegang ketika para peserta aksi Indonesia Gelap menolak untuk meninggalkan area Patung Kuda. Di tengah kegelapan, massa justru memilih untuk memblokade jalanan dengan membakar barier plastik. Barier tersebut awalnya digunakan untuk menutup Jalan Medan Merdeka Barat. Titik pembakaran utama berada di Bundaran Air Mancur Thamrin, dekat lokasi aksi, sehingga pengendara dari MH Thamrin tidak bisa melintasi jalan tersebut.

Bukan hanya satu titik, barier plastik juga dibakar di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan Patung Kuda. Lokasi ini menjadi titik api pertama yang dinyalakan oleh peserta aksi. Koalisi Masyarakat Sipil yang memimpin aksi ini turun ke jalan mulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.

Aksi ini menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang. Salah satu tuntutan utama adalah penciptaan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, yang dianggap sebagai hak fundamental setiap warga negara.

Dari perspektif seorang jurnalis, aksi ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terhadap isu-isu yang mendesak. Ini bukan hanya tentang protes, tetapi juga tentang upaya memperbaiki sistem demi kesejahteraan bersama. Semoga dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih intensif untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.